Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel.
Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan bukti yang dinilai cukup melalui rangkaian proses penyidikan, termasuk pemeriksaan saksi, penggeledahan, serta pengumpulan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut. Aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses hukum dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Simak selengkapnya hanya di Informasi Hukum dan Keadilan.
Ketua Ombudsman Jadi Tersangka Kasus Korupsi Nikel
Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Utara. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan bukti yang dinilai cukup melalui rangkaian proses penyidikan, termasuk penggeledahan dan pemeriksaan sejumlah pihak terkait.
Dalam perkara ini, Hery diduga terlibat dalam praktik korupsi saat masih menjabat sebagai Komisioner Ombudsman RI periode sebelumnya. Kasus ini disebut berkaitan dengan pengelolaan usaha pertambangan nikel yang berlangsung dalam rentang waktu panjang, yakni 2013 hingga 2025. Penyidik Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses hukum dilakukan berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan secara bertahap.
Selain penetapan tersangka, kasus ini juga menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat lembaga pengawas pelayanan publik. Penegakan hukum terhadap kasus tersebut menambah daftar panjang perkara korupsi yang ditangani aparat penegak hukum dalam sektor sumber daya alam. Hingga kini, proses penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap peran pihak-pihak lain yang mungkin terlibat.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Dugaan Aliran Dana Dan Hasil Pemeriksaan Penyidik
Penyidik Kejaksaan Agung mengungkap adanya dugaan penerimaan uang oleh tersangka dalam jumlah miliaran rupiah. Dalam keterangan yang disampaikan, Hery diduga menerima aliran dana sekitar Rp1,5 miliar dari pihak perusahaan terkait. Uang tersebut diduga diberikan dalam konteks pengurusan atau pengaruh terhadap aktivitas usaha pertambangan nikel.
Kejaksaan menyebut bahwa dugaan penerimaan uang tersebut terjadi ketika yang bersangkutan masih aktif menjabat sebagai Komisioner Ombudsman RI. Peristiwa itu disebut terjadi pada tahun 2025 berdasarkan hasil penelusuran awal penyidik. Aparat penegak hukum masih terus mendalami aliran dana tersebut untuk memastikan keterkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan.
Selain itu, penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya transaksi lain di luar yang telah ditemukan. Pemeriksaan terhadap dokumen, saksi, serta hasil penggeledahan menjadi bagian penting dalam proses pengungkapan perkara ini. Kejaksaan menegaskan bahwa seluruh temuan akan dikembangkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Baca Jug: Penggerebekan Mengejutkan! Polri Bongkar Produksi Kosmetik Ilegal Di Bogor
Respons Penegakan Hukum Dan Proses Lanjutan
Penetapan tersangka terhadap pejabat lembaga negara ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses hukum dilakukan secara profesional berdasarkan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen aparat dalam menangani kasus korupsi tanpa pandang jabatan.
Selain itu, penyidik juga telah melakukan sejumlah tindakan lanjutan seperti pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti tambahan. Proses hukum masih berada pada tahap penyidikan dan belum memasuki tahap persidangan. Oleh karena itu, status hukum para pihak masih dapat berkembang sesuai hasil pendalaman lebih lanjut.
Kasus ini juga memicu perhatian publik dan berbagai pihak terkait pengawasan lembaga negara. Sejumlah pengamat menilai bahwa kasus ini menjadi pengingat pentingnya penguatan integritas pejabat publik dalam menjalankan tugas. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat memperketat pengawasan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Polemik Publik Dan Isu Tambahan Yang Mengemuka
Selain kasus utama terkait korupsi nikel, pemberitaan ini juga beriringan dengan sejumlah polemik lain yang mencuat di ruang publik, termasuk isu kuota internet yang tengah menjadi sorotan di Mahkamah Konstitusi. Berbagai perkara tersebut menunjukkan tingginya dinamika isu hukum yang sedang berjalan di Indonesia saat ini.
Publik menyoroti bahwa sejumlah kasus besar yang melibatkan institusi negara sedang dalam proses hukum secara bersamaan. Hal ini menimbulkan diskusi luas mengenai transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan terhadap pejabat publik. Masyarakat berharap setiap proses hukum dapat berjalan secara terbuka dan adil.
Hingga kini, Kejaksaan Agung masih terus melanjutkan proses penyidikan terhadap kasus yang menjerat Ketua Ombudsman tersebut. Aparat menegaskan bahwa perkembangan lebih lanjut akan disampaikan sesuai dengan tahapan hukum yang berlaku. Proses ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari TirtoID
- Gambar Kedua dari nusantara.media
About the Author
