Biaya Kasasi Dan PK Turun, Tapi Apakah Akses Keadilan Benar-Benar Terbuka?

Biaya kasasi & PK turun, tapi apakah masyarakat benar-benar bisa mengakses keadilan? Perubahan ini membawa peluang sekaligus tantangan.

Pengadilan kini menurunkan biaya kasasi dan peninjauan kembali (PK) secara elektronik, langkah yang seharusnya mempermudah warga. Namun, apakah perubahan ini benar-benar membuka akses keadilan bagi semua atau masih menyisakan hambatan tersembunyi? Temukan ulasan lengkapnya berikut ini hanya di Informasi Hukum dan Keadilan.

Biaya Kasasi Dan PK Turun, Tapi Apakah Akses Keadilan Benar-Benar Terbuka?

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyatakan telah menurunkan biaya untuk pengajuan kasasi dan peninjauan kembali (PK) secara elektronik sebagai bagian dari upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Keputusan ini tertuang dalam sebuah keputusan baru yang ditandatangani pada Rabu (05/03/2026). Penyesuaian biaya ini dinilai penting oleh banyak pihak karena selama ini biaya perkara menjadi salah satu hambatan bagi warga yang tidak mampu untuk mengajukan upaya hukum di tingkat tertinggi.

Langkah ini disambut positif oleh kalangan pencari keadilan, terutama mereka yang sebelumnya kesulitan mengumpulkan biaya besar untuk mengajukan kasasi atau PK. Namun secara bersamaan muncul pertanyaan apakah penurunan harga semata akan benar‑benar membuka akses secara merata atau tetap masih menyisakan tantangan lain di sistem peradilan.

Kebijakan terbaru juga sejalan dengan perkembangan digitalisasi layanan peradilan yang sedang didorong untuk membuat proses berperkara menjadi lebih efisien, transparan, dan terjangkau bagi seluruh warga negara.

POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL

🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.

📲 DOWNLOAD SEKARANG

Penyesuaian Biaya Kasasi Dan PK Elektronik

Dalam ketentuan baru, biaya kasasi yang sebelumnya ditetapkan lebih tinggi kini diturunkan untuk mendorong lebih banyak pihak mengajukan kasasi secara elektronik. Besaran penurunan dirancang agar lebih terjangkau, terutama bagi pencari keadilan yang memiliki keterbatasan finansial.

Begitu pula dengan biaya peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum terakhir dalam sistem peradilan. Penurunan besaran biaya ini diharapkan membantu meringankan beban finansial warga yang ingin mendapatkan putusan yang lebih adil atau mendapat kesempatan mengajukan bukti baru.

Penyesuaian ini mengikuti pola transformasi layanan peradilan yang semakin banyak memanfaatkan sistem elektronik. Dengan digitalisasi, proses pendaftaran dan pembayaran biaya perkara menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan metode konvensional.

Upaya Memperluas Akses Keadilan

Pihak peradilan menegaskan bahwa setiap warga negara yang tidak mampu berhak mendapatkan layanan hukum yang pembiayaannya ditanggung oleh negara. Oleh karena itu, pengadilan berkewajiban memberikan akses seluas‑luasnya agar hambatan biaya bukan lagi penghalang dalam memperjuangkan hak hukum.

Penurunan biaya kasasi dan PK elektronik ini menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip access to justice yang selama ini dijunjung tinggi oleh sistem peradilan. Akses keadilan yang lebih terbuka diharapkan membantu masyarakat tidak mampu untuk tidak ragu menggunakan hak hukumnya.

Namun, beberapa pihak menilai bahwa meskipun biaya turun, masih terdapat tantangan lain seperti kemampuan memahami prosedur hukum, akses internet, dan keterbatasan sumber daya advokat yang bisa membantu dalam proses hukum tingkat tinggi.

Peran Digitalisasi Dalam Peradilan Elektronik

Transformasi digital dalam sistem peradilan sudah berjalan beberapa tahun terakhir. Layanan seperti pendaftaran perkara elektronik (e‑filing), panggilan sidang digital, dan pembayaran biaya melalui aplikasi peradilan telah diterapkan untuk meningkatkan efisiensi.

Dengan sistem elektronik, pencari keadilan tidak lagi harus datang secara fisik ke kantor pengadilan untuk mengajukan kasasi atau PK, sehingga dapat memangkas biaya dan waktu perjalanan. Hal ini juga membantu mereka yang tinggal jauh dari pusat kota atau wilayah peradilan.

Integrasi pembayaran elektronik melalui rekening virtual atau e‑court membuat proses pencatatan biaya perkara lebih transparan. Ini membantu mengurangi potensi kesalahan administratif sekaligus memudahkan pengawasan oleh lembaga terkait.

Tantangan Dan Harapan Ke Depan

Meski biaya kasasi dan PK turun, beberapa aktivis hukum mengingatkan bahwa akses keadilan bukan hanya soal biaya saja. Kualitas pelayanan, penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan dukungan advokat pro‑bono juga menjadi bagian penting agar akses hukum benar‑benar merata.

Selain itu, literasi hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan agar warga tahu kapan dan bagaimana menggunakan haknya dalam sistem peradilan. Melalui pendidikan hukum dasar dan program bantuan hukum, lebih banyak masyarakat bisa memanfaatkan akses keadilan yang tersedia.

Dengan berbagai perbaikan dan dukungan pemangku kepentingan, diharapkan penurunan biaya ini menjadi langkah penting menuju. Sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian.

Sumber Informasi Gambar: